ASKES (Perserto) SEBAGAI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) 2014

PT.  ASKES (Persero) Mengadakan Sosialisasi sebagai Badan penyelenggara Jaminan Sosial yang bertempat di Restoran Hidangan Lalapan Sunda Tanggal 26 September 2013, Kepada para Pimpinan Serikat Buruh dan serikat pekerja baik itu Federasi dan Konfederasi Serikat Buruh serikat Pekerja di wilayah Jakarta Barat seperti KSPSI-SPSI , KSBDSI beserta federasi-federasinya FSBDSI, FSBDPSI, FSBDSKSI,FSBDNSI, FSBDIRSI,FSBDRSI dan yang mana Acara tersebut dihadiri oleh Perwakilan Dari PT. JAMSOSEK (Persero) dan dari PT ASKES (Persero) Jakarta Barat yang mana Kepala Cabang nya adalah Bapak dr.Yudha Indrajaya dalam acara sosialisasi tersebut adalah untuk menjelaskan tentang transformasi PT ASKES Persero menjadi BPJS yang berbadan hukum publik yang mana pertanggung jawabanya langsung dibawah presiden untuk mengelola jaminan kesehatan seluruh rakyat indonesia.

dalam sosialisasinya dr. Yudha Indrajaya  menjelaskan tentang Sistem Jaminan Nasional merupakan yang sangat wajib Bagi Warga Negara Indonesia Karena sesuai amanah Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat 3 ” Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai Manusia yang bermanfaat”.  Pasal 34 Ayat 2 UUD 1945 ” Negara mengembangkan sitem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan Masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.  Konvensi ILO 102 Tahun 1952 ” Standar minimal jaminan sosial Tunjangan Kesehatan, Tunjangan Sakit, Tunjangan Pengangguran, Tunjangan Hari Tua, Tunjangan Kecelakaan Kerja, Tunjangan Keluaraga, Tunjangan persalinan, Tunjangan Kecacatan, Tunjangan ahliwaris”. UU SJSN Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Nasional. UUndang-undang BPJS Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan sosial.

sistem Jaminan sosial Nasional atau disebut dengan SJSN adalah untuk mewujudkan masyarakat indonesia yang mandiri, maju, adil dan Makmur. adapun azas sistem jaminan Nasional adalah Kemanusiaan, Manfaat dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. adapun program sistem jaminan Nasional  yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan jaminan Kematian.

SJSN mempunyai beberapa Prinsip antara lain

1. Kegotong royongan

2. Nirlaba

3. Keterbukaan

4. Kehati-hatian

5. Akuntabilitas

6. Portabilitas

7. Kepesertaan Wajib

8. Dana Amanat

9. Hasil pengelolaan dana yang digunakan seluruhnya  untuk membangun program dan sebesar besarnya untuk kepentingan Peserta.

Badan penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) Kesehatan adalah PT. ASKES (Persero)  yang bertransformasi menjadi BPJS KESEHATAN per 1 Januari 2014  atau yang disebut sebagai badan Hukum Publik langsung bertanggung Jawab kepada Presiden untuk pengelolaan Jaminan Kesehatan Seluruh Rakyat Indonesia. adapun peserta Jaminan Kesehatan adalah :

1. Bukan Penerima Bantuan Iuran (BPBI)

a. Pekerja Penerima Upah

b. Pekerja Bukan Penerima Upah

c. Bukan pekerja

2. Penerima Bantuan Iuran (PBI)

a. Fakir Miskin

b. Orang Tidak mampu

adapun mengenai Iuaran  yang dibayarkan oleh pemerintah adalah  penerima bantuan Iuaran yang dikategorikan Fakir Miskin dan orang tidak mampu. Bagi pekerja/Buruh yang menerima upah dibayarkan oleh pemberi kerja, dan adapunpekerja bukan penerima upah dibayar oleh peserta yang bersangkuta.

Manfaat dari Jaminan Kesehatan yaitu bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan obat, bahan medis habis pakai sesuai dengan indikasi medis yang diperlukan.

1. Manfaat  medis yang tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan

2. Manfaat Non Medis yang ditentukan berdasarkan skala besaran iuran yang dibayarkan, termasuk didalamnya menjadi akomodasi

ambulan diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentuyang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan, adapun pelayanan kesehatan yang dijamin oleh ASKES adalah

1. Pelayanan kesehatan Tingkat Pertama (RJTP dan RITP),

2. Pelayanan Kesahatan rujukan  Tingkat Lanjutan (RJTL dan RITL)

3. Pelayanan Kesehatan lain yang ditetapkan Oleh Menteri

Manfaat Akomodasi Peserta ASKES

bagi yang bukan penerima bantuan Iuran (PBI) yaitu pekerja penerima upah kelas I dan kelas II,  Pekerja bukan Penerima Upah yaitu mendapatkan kelas I,II dan III bagi yang bukan pekerja  adalah Kelas I, II dan III.

bagi penerima bantuan Iuran (PBI)

yaitu Fakir Miskin akan Mendapatkan Kelas III dan Orang tidak Mampu Kelas III

Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin Oleh BPJS KESEHATAN ialah Pelayanan kesehatan yang tidak melalui prosedur sebagaimana diatur dalam pertauran yang berlaku; pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan kecuali untuk kasus Gawat darurat; pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja; pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri; pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik; pelayanan untuk mengatasi intertilitas; pelayanan meratakan Gigi (ortodensi); gangguan kesehatan / penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol; gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri; pengobatan komplementer alt ernatif dan tradisional termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaiaan teknologi kesehatan (Health Technology Assessment); pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (Eksperimen); alat kontasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu; perbekalan kesehatan rumah tangga; pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat kejadian luar biasa/wabah; biaya pelayanan lainya yang tidak ada hubungannya dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan.

memang masih ada ke khawatiran dari Serikat Buruh dan serikat pekerja, terutama mengenai pelayanan kesehatan itu sendiri, di negara kita ini sudah terlalu banyak Jaminan jaminan sosial baik itu JAMPERSAL, JAMKESDA, JAMKESMAS yang mana masih jalan ditempat, karena pelayanannya sangat diskriminasi baik itu mulai dari pendaftaran dan yang lainya yang katanya Gratis malah tetap harus membayar berjuta juta dengan berbagai alasan oleh penyedia layanan kesehatan baik itu rumah sakit atau puskesmas, padahan ini merupakan dibiayai oleh Pemerintah melalui APBN. contohnya saja hampir semua seluruh rumah sakit di indonesia melakukan pelayanan yang tidak sosial dan tidak sesuai amanah undang-undang misalnya kalau yang sakit itu orang tidak berpendidikan atau orang miskin akan mendapatkan pelayanan yang buruk bahakan akan membayar lebih mahal dari pelayanan rumah sakit Swasta, karena para dokter di rumah sakit pemerintah banyak melakukan perbuatan yang merugikan Pasien dan menguntungkan bisnis pribadinya seprti contoh : seorang Pasien di diagnosa penyakit A yang mana pasti rumah sakit tersebut selalu bilang tidak ada obatnya di rumah sakit kita, dan hanya ada obatnya di apotik B dengan resep dokter sehingga ini jelas merugikan Pasien yang Nota benenya orang Miskin. padahal sudah jelas Bahwa Pengobatan ini di Jamin oleh JAMKESMAS, JAMKESDA, JAMPERSAL dan jaminan lainya.

pertanyaanya apakah ASKES sebagai pelaksana atau Badan Publik yang Menangani BPJS Kesehatan bisa mengawasi hal seperti ini, atau hanya menelpon Call Centernya PT ASKES ?…karena ini merupakan amanah undang-undang dan apabila tidak dilaksanakan akan melanggar konvensi internasional tentang kesehatan dan melanggar UUD 1945 Pasal 28 H ayat 3 dan pasal 34 ayat 2 UUD 1945. untuk itu perlunya pengawasan yang ketat dalam bidang Kesehatan.

Karena ASKES ini sifatnya Membayar  iuran maka dari itu harus siap SDM dan Infrastrukturnya baik itu tentang Pengawasanya siapakah yang akan mengawasi Nantinya?.

(by A. Latief)

Dipublikasi di Uncategorized | Tag , , ,

MENPERA RI, MENAKERTRANS RI, DIRUT PT. JAMSOSTEK, DUKUNG MPBN-KSBDSI LAKUKAN SOSIALISASI PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI BURUH/PEKERJA (FORMAL/INFORMAL) CICILAN SANGAT MURAH PERSERTA JAMSOSTEK DIATAS TANAH MILIK SENDIRI

Delegasi Majelis Permusyawaratan Buruh Nasional Konfederasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia  (MPBN-KSBDSI), Dewan Pimpinnan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (DPP/DPD/DPC – FSBDSI), Dewan Pemersatu Kesultanan / Kerajaan Nusantara Republik Indonesia (DPKN – RI), Kesultanan Padangguni Inea Sinumo Wuta Mbinotiso ( Daerah Istimewa) Kendari Sulawesi Tenggara, Telah Mengadakan Rapat Bersama dengan Kementerian Perumahan Rakyat RI, Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Dan PT. Jamsostek (Persero) Tanggal 04 Juli 2012, Sesuai Undangan  Asdep Kerjasama Pembiayaan Dan Investasi Kementerian Perumahan Rakyat RI NO.78/UM.02.03/DP.3/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012, sebagai tindak lanjut Pelaksanaan Kesepakatan Bersama, antara Kementerian Perumahan Rakyat RI dengan Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Dan PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja  (PT.Jamsostek), NO.39/SKB/M/2012, No.SKB.04/MEN/IV/2012 Dan NO.MOU/05/04/2012 tanggal 23 April 2012 Tentang pembangunan rumah layak huni cicilan sangat murah Bagi Pekerja/Buruh dilingkungan Perumahan Baru Dengan Tehnologi Tepat Guna, terutama para anggota MPBN-KSBDSI / FSBDSI peserta Jamsostek yang telah membayar iuran kepesertaanya selama 1 (satu) tahun, mengutamakan percepatan penanggulangan kemiskinan,pengangguran,perluasan lapangan kerja dan pengembangan dunia usaha lokal didaerah ditiap-tiap kab/kota,sebagai alat perekat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari sabang sampai merauke , dari pulau rote ke pulau miangas 5 mil keutara secara tertib dan damai, demi kepentingan bersama TRIPARTIT

Dan Nota Kesepahaman Antara PT.Jamsostek (Persero) Dengan Konfederasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia  (MPBN-KSBDSI), tentang Kerjasama Operasional (KSO)  No.MOU/12/072012,No.042/MPBN-KSBDSI/VII/2012, tanggal 16 Juli 2012 Dan Perjanjian antara PT.Jamsostek (Persero) Dengan Konfederasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia  (MPBN-KSBDSI) tentang Kerjasama Operasional No.PER/87/072012,No.043/MPBN-KSBDSI/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012.

Dari hasil rapat tersebut tanggal 04 Juli 2012 MPBN-KSBDSI telah mengirimkan utusan TIM Kerja Pelaksanaan Kegiatan Bersama, Pembangunan Perumahan Layak Huni Bagi Buruh/Pekerja Masyarakat miskin/Kurang mampu anggota FSBDSI/MPBN-KSBDSI dengan Surat No.031/MPBN-KSBDSI/ORG/VII/2012 Jakarta tanggal 04 Juli 2012,kepada Menteri Perumahan Rakyat RI,Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI,Dirut Pt.Jamsostek (Persero),Presiden RI dan Unsur terkait, dengan wilayah sasaran prioritas kegiatan sosialisasi meliputi sebagai berikut :

  1. 1.Sulawesi Barat

2.Papua

3.Papua Barat

4.Aceh

5.Kalimantan Barat

  1. 1.Sulawesi Selatan

2.Sulawesi Tenggara

3.Nusa Tenggara Timur

4.Gorontalo

5.Sulawesi Utara

6.Sulawesi Tengah

  1. 1.Lampung

2.Kalimantan Tengah

3.Sumatera Barat

4.Bengkulu

5.Riau

  1. 1.Jawa Timur

2.Jawa Tengah

3.Kalimantan Timur

4.Nusa Tenggara Barat

5.Bali

6.Maluku,dan

7.Maluku Utara

Image

Penanda tanganan MoU antara MENPERA, MENAKERTRANS dan PT JAMSOSTEK

Pelaksanaan Sosialisasi telah berlangsung meliputi :

  1. Provinsi Sulawesi Barat   Telah dilakukan Sosialisasi tanggal 17 Juli 2012 yang bertempat di Hotel D’Maleo Mamuju Sulawesi Barat dan telah diadakan acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Rumah Layak Huni Cicilan Sangat Murah Bagi Anggota MPBN-KSBDSI/FSBDSI, peserta Jamsostek, sejumlah 7.500 orang/Unit  tanggal 25 September 2012, bertempat di Lapangan Merdeka Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, yang dihadiri unsur Pemda Provinsi Sulawesi Barat, Unsur Pemerintah Kabupaten Kota SeProvinsi Sulawesi Barat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, DPD/DPC SeProvinsi Sulawesi Barat, TNI dan Polri, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat dengan Pengusaha / Pengembang  PT.Ranindo GRUP, Bank  Pelaksana/Penjamin Bank Mandiri  telah dilaporkan Oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat, Kepada Menteri Tenaga Kerja  Dan Transmigrasi RI, Menteri Perumahan Rakyat RI, Dirut.PT. Jamsostek (Persero), dan Presiden MPBN-KSBDSI, dengan surat NO.077/TK-F/IX/2012 tanggal 28 September 2012, dan pekerjaan pembangunan rumah buruh/pekerja cicilan sangat murah sudah dimulai/dikerjakan.
  1. Provinsi Papua Barat atas undangan Gubernur Provinsi Papua Barat dengan surat NO.365/1014/setda-pb/2012 tanggal 30 Juli 2012 bertempat di ASTON NEW HOTEL Manokwari Jln.Drs.Esau Sesa Manokwari telah dilaksanakan sosialisasi, tanggal 13 Agustus 2012, di Manokwari yang telah dilaporkan, kepada menteri perumahan Rakyat RI, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI dan Direktur Utama PT.Jamsostek (Persero), dengan surat No.049/MPBN-KSBDSI/HAM/IX/2012 tanggal 10 september 2012, yang dihadiri unsur Pemda Provinsi papua Barat  , Kabupaten/Kota, Para Pengusaha Lokal , Tokoh Adat, Tokoh Agama, TNI Dan Polri, dengan jumlah peserta 11.000 orang/anggota/unit dari 11 Kabupaten/Kota Se Provinsi Papua Barat, dan kegiatan selanjutnya sedang dalam Proses Ferivikasi Kepesertaan Jamsostek di Perwakilan PT.Jamsostek (persero) di Sorong, dan selanjutnya apabila telah selesai akan dilakukan acara peletakan batu pertama.
  1. Provinsi Papua          atas undangan Gubernur Provinsi Papua melalui Radiogram Gubernur Provinsi Papua dengan Nomor : T-470/3327/setda tanggal 23 agustus 2012, bertempat di Hotel Sentani Indah Jln.Abe Pura Sentani Kabupaten Jaya Pura Provinsi Papua, telah dilaksanakan sosialisasi  tanggal 27 Agustus 2012, yang dihadiri DPD/DPC – FSBDSI 29 Kabupaten / Kota , unsur Pemda Provinsi  Papua , Kabupaten/Kota, Para Pengusaha Lokal , Tokoh Adat, Tokoh Agama, TNI Dan Polri, Jumlah Peserta anggota MPBN-KSBDSI / FSBDSI calon penerima bantuan pembangunan rumah layak huni cicilan sangat murah sejumlah 29.000 orang/unit, dan selanjutnya dalam proses ferivikasi kepesertaan  Jamsostek di Kator perwakilan PT.Jamsostek (Persero) di Jaya Pura dan selanjutnya apa bila telah selesai akan dilanjutkan acara Peletakan batu pertama dimulainya pembangunan rumah layak huni cicilan sangat murah, bagi buruh /pekerja anggota MPBN-KSBDSI / FSBDSI.

Pelaksanaan Sosialisasi berlanjut :

  1. Provinsi Sulawesi tenggara akan dilaksanakan sosialisasi sesuai undangan panitia gabungan DPD-FSBDSI Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 30 September 2012 yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 – 16 Oktober 2012 Dihotel GRAND AWANI Jln. Maliik Raya Kendari Prov.Sulawesi Tenggara yang diundang untuk hadir dalam acara sosialisasi tersebut terdiri dari, Kementerian Perumahan Rakyat RI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Dirut PT. Jamsostek (Persero), Dir. ILO OFFICE Jakarta, KAPOLRI,Kementerian PPN/Bappenas RI dan unsur Pemda Provinsi Sulawesi Tenggara ,Unsur Pemda Kab/Kota se-Sulawesi Tenggara ,Unsur DPRD Provinsi/Kab/Kota se- Sulawesi Tenggara ,Unsur TNI dan Polri  Se-Sulawesi Tenggara ,Unsur MPBN-KSBDSI,DPD-FSBDSI,DPC-FSBDSI se-Sulawesi Tenggara,para pengusaha lokal se-Sulawesi Tenggara dan unsur terkait, dan unsur terkait yang direncanakan perserta anggota MPBN-KSBDSI/FSBDSI yang akan hadir sejumlah 12.000 orang diharapkan para undangan yang berwenang dapat menghadiri acara tersebut dengan tertib dan aman, sebagai wujud keperdulian kita bersama dalam mendukung dan mensukseskan program pemerintah dalam hal percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia sesuai peraturan Presiden nomer 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia.
  1. Provinsi Jawa Timur akan dilaksanakan sosialisasi sesuai undangan panitia pelaksana DPD-FSBDSI Provinsi Jawa Timur tanggal 30 september 2012 yang akan dilaksanakan di hotel Mustika Tuban Jln.Pramuka no.25 Tuban Jawa Timur,tanggal 30 Oktober 2012 yang diundang untuk hadir dalam acara sosialisasi tersebut terdiri dari, Kementerian Perumahan Rakyat RI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Dirut PT. Jamsostek (Persero), Dir. ILO OFFICE Jakarta, KAPOLRI ,Kementerian PPN/Bappenas RI dan unsur Pemda Provinsi Jawa Timur ,Unsur Pemda Kab/Kota se-Jawa Timur ,Unsur DPRD Provinsi/Kab/Kota se- Jawa Timur ,Unsur TNI dan Polri  Se-Jawa Timur ,Unsur MPBN-KSBDSI,DPD-FSBDSI,DPC-FSBDSI se-Jawa Timur,para pengusaha lokal se-jawa timur dan unsur terkait, yang direncanakan akan hadir sejumlah 48.000 orang anggota MPBN-KSBDSI/FSBDSI diharapkan para undangan yang berwenang dapat menghadiri acara tersebut dengan tertib dan aman, sebagai wujud keperdulian kita bersama dalam mendukung dan mensukseskan program pemerintah dalam hal percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.
  1. Provinsi Nangro Aceh Darussalam, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah,Nusa tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Lampung, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat dan Bali menunggu giliran sosialisasi berikutnya sesuai laporan yang telah disampaikan MPBN-KSBDSI kepada Menteri Perumahan Rakyat RI Jln. Raden patah I/1 Kebayoran baru Jakarta selatan dengan surat nomor : 031/MPBN-KSBDSI/ORG/VII/2012 tanggal 4 juli 2012.
  1. MPBN-KSBDSI/FSBDSI dan semua unsur terkait demi ketertiban dan keamanan masyarakat buruh/pekerja diseluruh Indonesia kami sangat mengharapkan pelaksanaan program bantuan dana subsidi pembangunan rumah layak huni cicilan sangat murah bagi buruh/pekerja dan golongan terkait PNS, TNI dan Polri dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya sistem diskriminasi dari mereka itu dan MPBN-KSBDSI/FSBDSI sangat berterimakasih kepada pemerintah SBY-Budiono dalam hal ini Menteri Perumahan Rakyat RI, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dan Dirut PT. Jamsostek (persero),Kementerian Sekretariat Negara RI dan Kementerian PPN/Bappenas RI yang telah banyak membantu dan mendukukung perjuangan MPBN-KSBDSI/FSBDSI, beserta unsur terkait atas segala kepercayaannya selama ini untuk melakukan sosialisasi pelaksanaan program pemerintah secara tertib dan aman,kami ucapkan  terimakasih sekali lagi, semoga Tuhan Yang Maha Esa Selalu Melindungi kita semua dalam memperjuangkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia secara tertib dan damai dari sabang sampai merauke dan dari pulau rote kepulau miangas 5 mil ke utara.

Presiden MPBN-KSBDSI berpesan kepada Menakertrans RI, Menteri Perumahan Rakyat RI,Dirut.PT.Jamsostek (persero), dan semua pejabat pelayan public yang telah mendapatkan undangan dari panitia bersama DPD-FSBDSI Provinsi Sulawesi Tenggara apabila berhalangan karena kesibukannya dan acara yang sangat padat untuk tidak mengecewakan anggota MPBN-KSBDSI/FSBDSI yang menunggunya dengan penuh harapan diharapkan dapat mengirimkan utusannya untuk dapat menghadiri acara Sosialisasi Percepatan Pembangunan Rumah Layak Huni Cicilan Sangat Murah bagi Buruh/Pekerja peserta Jamsostek anggota MPBN-KSBDSI/FSBDSI Di Kendari Sulawesi Tenggara pada tanggal 15-16 oktober 2012.

Dipublikasi di Uncategorized

Gubernur Provinsi Papua Barat Mendukung Penuh Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Buruh Pekerja Anggota MPBN K.SBDSI/FSBDSI Cicilan Sangat Murah.

Presiden MPBN KSBDSI dan Rombongan telah datang di Provinsi Papua Barat Atas Undangan Gubernur Provinsi Papua Barat dalam rangka Sosialisasi Percepatan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Buruh/pekerja anggota MPBN K.SBDSI/FSBDSI se Provinsi Papua Barat, yang dilaksanakan di Hotel Aston Niu Manokwari. Yang dihadiri Perwakilan PEMDA Provinsi Papua Barat, Bappeda Provinsi Papua Barat, Bupati/Walikota se Provinsi Papua Barat, Utusan PT. JAMSOSTEK (persero), Para Kadis Provinsi Papua Barat, Ketua /Anggota DPRD Provinsi Papua Barat, Unsur TNI dan POLRI, DPD FSBDSI, DPC FSBDSI 11 Kabupaten / Kota se Provinsi Papua Barat dan Para Anggota FSBDSI jumlah yang Hadir sesuai Absen 467 orang.Image(Gambar Rumah Layak Huni Program Pemerintah Tetapi tidak layak dan pengerjaanya tidak akan selesai karena Dananya sudah habis)

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan  oleh Ibu Bernarda B.M Henan SH Staff Ahli Gubernur sangat mendukung Percepatan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Buruh / Pekerja anggota MPBN K.SBDSI / FSBDSI formal dan informal bantuan dari PT. JAMSOSTEK (Persero), Kementerian Perumahan Rakyat RI dan Kementerian Nakertrans RI sesuai kerja sama yang telah ditanda tangani Tanggal 23 April 2012 di Kementerian Nakertrans RI Jakarta dan kerjasama PT. Jamsostek (Persero) dengan Presiden MPBN K.SBDSI Jakarta Tanggal 16 juli 2012.

Rencana Pembangunan Rumah Layak Huni Cicilan Sangat Murah bagi Anggota MPBN K.SBDSI/FSBDSI meliputi 11 kabupaten kota setiap kabupaten di usulkan 1000 unit rumah  total 11 kabupaten kota sama dengan 11.000 unit. Program ini diprioritaskan khusus untuk anggota MPBN K.SBDSI / FSBDSI yang telah melunasi pembayaran uang peserta JAMSOSTEK selama 1 (satu) tahun, Program ini dicanangkan oleh MPBN K.SBDSI/FSBDSI pembayaranya dilaksanakan oleh Perusahaan Pengembang yang melaksanakan pembangunan Rumah Layak Huni tersebut yang meliputi jaminan pertanggungan dari JAMSOSTEK  yaitu :

  1. Jaminan Hari Tua
  2. Jaminan Kecelakaan Kerja
  3. Jaminan Perawatan Kesehatan Buruh / Pekerja Suami / Istri dan 2 orang anak
  4. Jaminan Kematian

Presiden MPBN KSBDSI / FSBDSI melaksanakan kegiatan ini diseluruh Indonesia dalam rangka membantu pemerintah melaksanakan peraturan presiden No 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, yang berkaitan dengan pelaksaan undang – undang No 11 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Economic Social And Cultural Right (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya) Pasal 11 ayat 1 tentang Negara pihak pada konvenan mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya termasuk pangan sandang dan perumahan dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus, Negara pihak akan mengambil langkah langkah yang memadai untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui arti penting kerjasama internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela.

Bahwa sesuai batas kewenangan yang dimiliki oleh MPBN KSBDSI/FSBDSI selaku Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang ditegaskan dalam amanat undang undang No 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja / serikat buruh bab 1 pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa organisasi Serikat  Buruh Serikat Pekerja adalah oragnisasi yang dibentuk dari dan oleh, untuk pekerja / buruh,  baik diperusahaan maupun diluar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokrasi dan bertanggung jawab, guna memperjuangkan membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja / buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja buruh dan keluarganya. “ Barangsiapa yang menghalang halangi kegiatan ini diancam pidana penjara selama lamanya  5 (lima) tahun atau denda sebanyak banyaknya RP. 500.000.000,- “ tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 1 merupakan tindak pidana kejahatan.  

Pjs Ketua DPD FSBDSI Provinsi papua Barat ( Rolland Kafiar ), Ketua DPC FSBDSI  Kabupaten Manokwari (R Kafiar ) Ketua DPC FSBDSI Kabupaten Kaimana (Ulfa Sanusi), Ketua DPC FSBDSI Kabupaten Wondama ( Yohanis Saosini ), Ketua DPC FSBDSI Kabupaten Maybrat ( Karel Sraun ), Ketua DPC FSBDSI Kabupaten Sorong ( Dolfinus Fatie ), Ketua DPC FSBDSI Kabupaten Sorong Selatan ( Yafet Homer ), Ketua DPC FSBDSI Kota Sorong ( Yance Na a ), Ketua DPC FSBDSI Kabupaten Raja Ampat ( Felikes  V. Leunupna, S.Si ), Ketua DPC FSBDSI Kabupaten Tambrau ( Agustinus M. Faties, SP ), Ketua DPC FSBDSI Kabupaten Fak Fak ( Sawal Salawati ) dan Pjs.Ketua DPC FSBDSI Kabupaten Bintuni ( Mathias Na a ) beserta anggota-anggotanya sangat mendukung dan siap menerima dan mensukseskan percepatan pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Buruh / Pekerja di Wilayah Kabupaten / Kota masing – masing dengan harapan agar benar benar dilaksanakan dengan cicilan sangat murah/bulan tidak memberatkan pekerja/buruh yang upahnya / penghasilanya hanya rata-rata kurang lebih upah minimum Provinsi/Kabupaten/Kota sebesar Rp. 1.450.000/bulan. Sebesar-besarnya cicilan sangat murah RP 200.000/bulan.

Dan menghimbau kepada Kementerian Perumahan Rakyat RI, Kementerian Nakertrans RI benar benar melaksanakan kesepakan kerjasama tanggal 23 April 2012 tanpa melalui pelayanan birokrasi yang berbelit belit seperti diundang untuk hadir dalam sosialisasi tidak pernah hadir dan tidak ada jawaban, Mohon untuk tidak diskriminasi dalam pelaksanaanya.

Dipublikasi di Uncategorized

Sosialisasi Pembangunan Perumahan Layak Huni Bagi Buruh/Pekerja dan Masyarakat Miskin

Mamuju :20/07/2012

Pada Tanggal 18 Juli 2012 Utusan Kementrian Perumahan Rakyat, JAMSOSTEK Persero dan KSBDSI melakukan sosialisasi Percepatan Pembangunan perumahan Layak Huni untuk pekerja/ buruh masyarakat Miskin dan kurang mampu di Mamuju Sulawesi Barat.Image

 

 

 

 

Majelis Persmusyawarat Buruh Nasional Konfederasi Serikat Buruh Demokrasi seluruh Indonesia (MPBN-KSBDSI) Pada Hari rabu Tanggal 18 Juli 2012 bersama Utusan Kementrian Perumahan rakyat RI, Utusan kementrian Nakertrans RI dan Utusan Dirut PT. JAMSOSTEK (Persero) telah Melakukan sosialisasi perdana percepatan pembangunan perumahan layak huni bagi buruh/pekerja, masyarakat miskin dan kurang mapu (Formal dan Informal ) se Provinsi Sulawesi barat. dalam acara ini dihadiri kurang lebih 350 orang utusan /anggota FSBDSI dari 5 kabupaten Kota se provinsi Sulawesi barat, Utusan Gubernur Provinsi Sulawesi barat, Utusan Bupati/Walikota Se Provinsi Sulawesi Barat, dan Unsur TNI dan Polri.

dalam acara sosialisasi tersebut dilaksanakan di hotel Maleo mamuju Sulawesi Barat, para peserta yang hadir sangat tertib dan aman dalam mendengarkan sambutan dan arahan dari utusan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, sambutan dari Utusan Deputi Pembiayaan Kementrian Perumahan rakyat RI dan Sambutan dari utusan dirut PT JAMSOSTEK (Persero ) dan sambutan Presiden MPBN-KSBDSI jakarta sekaligus penanda tangan pernyataan kesanggupan PT.RANINDO selaku pengembang yang akan membangun 5000 Rumah Layak Huni bagi anggota FSBDSI 5 Kabupaten Kota se provinsi Sulawesi Barat.

Penanda tanganan pernyataan perusahaan PT. Ranindo selaku Pengembang juga turut ditanda tangani Ketua – ketua DPC FSBDSI 5 Kabupaten Kota seprovinsi sulawesi Barat, Ketua DPD FSBDSI Provinsi Sulawesi barat, Bank BRI Cabang Sulawesi barat selaku Bank Penjamin/Pelaksana Juga turut ditanda tanganiBupati Walikota,Presiden MPBN-KSBDSI dan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.

Pelaksanaan percepatan pembangunan perumahan layak huni bagi anggota FSBDSI se Provinsi Sulawesi Barat sangat diharapkan tetap mengacu pada peraturan presiden No 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Menteri Perumahan rakyat RI No 7 Tahun 2012 dan No 5 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksaan pengadaan perumahan melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah sejahtera dengan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

dalam kegiatan ini 5000 anggota FSBDSI calon penerima Bantuan pembangunan perumahan layak Huni dari kementrian Perumahan Rakyat RI, Kementrian Nakertrans RI, dan dari PT. JAMSOSTEK (Persero) akan menjadi peserta Jamsotek dengan membayar uang peserta selama 1 tahun masing setiap orang Rp. 600.000,- kali 5000 orang sama dengan Rp. 3 Miliar Rupiah yang akan dibayarkan langsung oleh PT.RANINDO selaku Perusahaan pengembang.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan sosialisasi ini direncanakan sehabis Lebaran acara peletakan batu pertama di mulainya pembangunan perumahan layak hunibagi anggota FSBDSI akan dilaksanakan di Mamuju. yang rencananya akan dihadiri menteri perumahan Rakyat RI, Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Direktur Utama PT. JAMSOSTEK (Persero) Berserta Presiden MPBN-KSBDSI dan Direktur ILO Officer jakarta.

Dipublikasi di Uncategorized

Berharap Program FLPP Tak Salah Sasaran

KORAN JAKARTA Senin, 09 Juli 2012 | 00:01:17 WIB  

Di tengah pertumbuhan pasar perumahan komersial pada semester 1 / 2012 lalu, sejumlah pihak masih tetap optimis pasar perumahan komersial masih akan menunjukkan pertumbuhan. Produk properti komersial tetap akan tumbuh meski dibarengi aturan BI yang mengatur batas minimal rasio uang muka kredit 30 persen.

Kondisi ini berbeda halnya dengan pasar perumahan bersubsidi. Program rumah bersubsidi akan terus bergantung oleh kebijakan pemerintah, antara lain melalui program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Data perbankan menunjukkan, pencairan FLPP baru 5 persen selama semester 1/ 2012 lalu. FLPP hingga semester 1/2012 hanya mencapai sebanyak 12.825 unit rumah. Adapun dana yang telah tersalurkan untuk rumah-rumah tersebut sebesar 380 miliar rupiah.

Ketua Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan (BLU-PPP), Dyah Tjahrini Saraswati mengatakan, selama semester 1/ 2012 lalu realisasi FLPP yang berhasil difasilitasi oleh sejumlah perbankan diantaranya BTN mencapai 11 ribu an unit, BNI 83 unit, BRI 14 unit dan BRI Syariah 50 unit.

“Sejauh ini penyaluran kredit rumah subsidi masih didominasi bank nasional, bank pembangunan daerah masih sama sekali belum merealisasikan penyaluran kredit,” kata Saras di Jakarta, pekan lalu. Dia menambahkan selama 2012 ini, pemerintah menyiapkan dana sebesar 7,1 triliun rupiah untuk mendanai sekitar 189.166 unit rumah yang ditargetkan akan difasilitasi melalui skema FLPP.

Target jumlah rumah yang dibiayai FLPP ini lanjut dia, mengalami penurunan dari jumlah sebelumnya yang ditargetkan mencapai sebanyak 240 ribu unit rumah. Sementara, baru-baru ini pemerintah kembali merevisi target pengembangan rumah bersubsidi melalui skema FLPP.

Revisi pertama sebelumnya dilakukan pemerintah pada Februari 2012, dari sebanyak 177.800 unit rumah menjadi 219.500 unit rumah. Kemudian pada April 2012, pemerintah kembali merevisi target penyaluran menjadi 600 ribu unit rumah. Dengan komposisi sebanyak 200 ribu unit rumah untuk PNS, 200 ribu unit rumah untuk karyawan swasta, 200.000 unit rumah untuk non PNS dan non karyawan swasta.

Revisi ketiga dilakukan pemerintah pada Juni 2012, yakni dengan target 240.000 unit. Target baru ini terdiri dari 239 ribu unit rumah sejahtera tapak dan 1.000 unit rumah sejahtera susun. Memasuki bulan Juli 2012, pemerintah kembali merevisi target rumah subsidi menjadi 189.166 unit rumah.

Hal tersebut seperti yang dikemukakan Kepala BLU PPP yang mengatakan target baru tersebut ditetapkan berdasar alokasi dana subsidi yang hanya mencapai 7,1 triliun rupiah. had/E-6

Dipublikasi di Uncategorized

Menpera Akan Bangun 600 Ribu Rumah Murah

 Tribunnews.com – Kamis, 19 April 2012 15:00 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengungkapkan, pihak Kemenpera akan terus berupaya menggandeng semua pihak baik pemerintah maupun swasta untuk ikut berperan secara aktif dalam membantu program perumahan di Indonesia.

“Bantuan tersebut bisa melalui program bedah rumah maupun pembangunan rumah buruh untuk para karyawan,”ujar Djan Faridz dalam press rilis kepada Tribunnews.com, Kamis (19/4/2012).

Selain itu, imbuh Menpera, saat ini Kemenpera juga tengah berupaya melaksanakan program penghematan listrik secara nasional dengan memanfaatkan solar cell sebagai alternatif listrik rumah selain PLN.

“Kami targetkan 600.000 rumah yang dibangun tahun ini baik rumah PNS, rumah pekerja serta rumah wartawan yang terbangun nanti bisa memakai solar cell dan lampu hemat energi sehingga biaya bulanannya lebih hemat,” harapnya.

 

Dipublikasi di Uncategorized

MAYDAY

Image 

SAMBUTAN

PERINGATAN HARI ULANGTAHUN BURUH SEDUNIA

 

Hari                 : Selasa

Tanggal           : 1 Mei 2012, Jakarta Indonesia

 

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

 

Presiden Majelis Permusyawaratan Buruh Nasional Konfederasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (MPBN-KSBDSI) Jakarta Indonesia, tercatat di Disnakertrans kota ADM jakarta barat No. 410/II/P/I/2011 Tanggal 10 Januari 2011 yang beranggotakan dan Koalisinya :

1.      Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (FSBDSI)

2.      Federasi Serikat Buruh Demokrasi Reformasi Seluruh Indonesia (FSBDRSI)

3.      Federasi Serikat Buruh Demokrasi Perjuangan Seluruh Indonesia (FSBDPSI)

4.      Federasi Serikat Buruh Demokrasi Nasional Seluruh Indonesia (FSBDNSI)

5.      Federasi Serikat Buruh Demokrasi Setia Kawan Seluruh Indonesia (FSBDSKSI)

6.      Federasi Serikat Buruh Demokrasi Garuda Nusantara Seluruh Indonesia (FSBDGNSI)

7.      Federasi Serikat Buruh Demokrasi Indonesia Raya Seluruh Indonesia (FSBDIRSI)

8.      Federasi Serikat Buruh Indonesia (FBI)

9.      Persatuan Pekerja Informal Seluruh Indonesia (PERPISI)

KOALISINYA :

1.      Ikatan Sarjana Hukum Universitas Ibnu Chaldun Jakarta 1994-1998

2.      Juru Runding Perburuhan Pusat Lembaga Bantuan Perburuhan

3.      Dewan Pemersatu Kesultanan/Kerajaan Nusantara Republik Indonesia (DPKNRI)

4.      Kesultanan Padangguni D.I KDI SULTRA

MENGUCAPKAN SELAMAT MEMPERINGATI HARI BURUH SEDUNIA YANG JATUH PADA HARI SELASA 1 MEI 2012 JAKARTA INDONESIA, DENGAN TERTIB AMAN, DAMAI, DENGAN INI KAMI SAMPAIKAN KEPADA YANG TERHORMAT PARA PEMIMPIN BURUH SEDUNIA, PARA PEMIMPIN BANGSA-BANGSA SEDUNIA 183 NEGARA ANGGOTA ILO TERMASUK INDONESIA PARA PEMIMPIN PENGUSAHA SEDUNIA, PARA PEMIMPIN AGAMA SEDUNIA, PARA PEMIMPIN ADAT/RAJA SEDUNIA, PARA PEGAWAI NEGARA, SIPIL, TENTARA, POLISI, MASYARAKAT BURUH/PEKERJA SEDUNIA MARI KITA MENGHENINGKAN CIPTA KEPADA PARA PEJUANG BURUH SEDUNIA BAIK YANG TELAH TIADA MAUPUN YANG MASIH BERJUANG SAMPAI SAAT INI DENGAN SEGALA DOA BERDASARKAN AGAMA DAN KEPERCAYAAN KITA MASING-MASING DENGAN HARAPAN PARA PEJUANG BURUH SEDUNIA YANG TELAH TIADA, DILAPANGKAN DALAM KUBURNYA DAN DITEMPATKAN DISISI TUHAN YANG MAHA ESA DIDALAM SURGA DAN PARA PEJUANG BURUH YANG MASIH BERJUANG SAMPAI SAAT INI KITA MEMOHON PERTOLONGAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA UNTUK TETAP DIBERIKAN KEKUATAN, KESEHATAN, KESELAMATAN, DAN KESEJAHTERAAN LAHIR DAN BATHIN DAN KITA SEMUA MANUSIA PENGHUNI BUMI SEDUNIA INI, PADA HARI YANG BERBAHAGIA HARI INI KAMI SERUKAN KEPADA PARA PEMIMPIN DUNIA AGAR MENGHENTIKAN PERANG YANG TELAH BANYAK MEMBAWA BENCANA, KEMATIAN PENDERITAAN DAN KESENGSARAAN KAUM BURUH PEKERJA DI DUNIA, MARI KITA CIPTAKAN RASA PERSAUDARAAN PERSATUAN DAN KESATUAN TERTIB DAN AMAN PENUH PERSAUDARAAN MEMBANGUN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BURUH/PEKERJA SEDUNIA PENUH KEDAMAIAN, KETERTIBAN DAN PERSAUDARAAN SEJATI, AMIN .

 

 

 

DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI BURUH SEDUNIA JAKARTA INDONESIA HARI SELASA 1 MEI 2012, MAJELIS PERMUSYAWARATAN BURUH NASIONAL KONFEDERASI SERIKAT BURUH DEMOKRASI SELURUH INDONESIA (MPBN-KSBDSI) YANG BERANGGOTAKAN BURUH PEKERJA FORMAL DAN INFORMAL SEJUMLAH 15.554.982 ORANG YANG SEDANG BERDOA BERSAMA MEMOHON BANTUAN DAN PERTOLONGAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA UNTUK MEMBEBASKAN DIRINYA DARI SEGALA BENTUK KEMISKINAN KEMELARATAN, PENINDASAN, PENGANIYAYAAN DAN PEMBUNUHAN DARI KAUM YANG ZHALIM .

 

DALAM RANGKA MENCIPTAKAN HUBUNGAN KERJA YANG HARMONIS ANTARA BURUH, PEKERJA, PENGUSAHA DAN PEMERINTAH MAJELIS PERMUSYAWARATAN BURUH NASIONAL KONFEDERASI SERIKAT BURUH DEMOKRASI SELURUH INDONESIA (MPBN-KSBDSI) MENYERUKAN UNTUK MELAKSANAKAN HUBUNGAN PERBURUHAN PANCASILA YANG TERDIRI DARI 5 POINT PENTING YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PELAKSANAANNYA OLEH KAUM BURUH/PEKERJA, PENGUSAHA DAN PEMERINTAH SEBAGAI MITRA KERJA BERSAMA :

1.      BURUH, PENGUSAHA DAN PEMERINTAH BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA BERDASARKAN AGAMA DAN KEPERCAYAAN MASING-MASING.

2.      BURUH, PENGUSAHA DAN PEMERINTAH BERTANGGGUNG JAWAB DAN MEMBANGUN PEREKONOMIAN BANGSA SECARA ADIL DAN MERATA.

3.      BURUH, PENGUSAHA DAN PEMERINTAH BERANTANGGUNG JAWAB DALAM MENUMBUH KEMBANGKAN DUNIA USAHA DIMANA BURUH BEKERJA.

4.      BURUH, PENGUSAHA DAN PEMERINTAH BERTANGGUNG JAWAB DALAM MENINGKATKAN KESEJEJAHTERAAN SOSIAL, EKONOMI, BAGI KAUM BURUH DAN KELUARGANYA .

5.      BURUH, PENGUSAHA DAN PEMERINTAH BERTANGGUNG JAWAB DALAM MEMELIHARA KETERTIBAN DAN KEAMANAN DALAM MASYRAKAT, BANGSA DAN NEGARA KESATUAN RI.

BERDASARKAN HAL TERSEBUT DIATAS MPBN-KSBDSI MINTA KEPADA DUNIA USAHA AGAR DAPAT MELAKSANAKAN HUBUNGAN PERBURUHAN PANCASILA INI DENGAN SEBAIK-BAIKNYA PENGUSAHA, BURUH DAN PEMERINTAH DALAM MENYELESAIKAN BERBAGAI PERSOALAN PERSELISIHAN HUBUNGAN PERBURUHAN HARUS DITEMPUH MELALUI MUSYAWARAH MUFAKAT SESUAI KONVENSI ILO NO. 98 TAHUN 1949 YANG TELAH DIRATIFIKASI DENGAN UUD NO. 18 TAHUN 1956 TENTANG HAK BERORGANISASI DAN BERUNDING BERSAMA .

 

DIMINTA KEPADA PEMERINTAH AGAR MEMPERHATIKAN PERLINDUNGAN DAN FUNGSI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN BAIK LUAR NEGERI MAUPUN DALAM NEGERI TERUTAMA TENAGA KERJA INDONESIA YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI TAHUN 2010 TELAH MENCAPAI 61.000 ORANG YANG TERANIYAYA DAN TERBUNUH DILUAR NEGERI  SEBAGAI BANGSA YANG BERMARTABAT, BERMORAL DAN BERTANGGUNGJAWAB MASALAH INI MERUPAKAN PERSOALAN NASIONAL YANG HARUS DI PERHATIKAN.

 

PEMERINTAH WAJIB MEMPERHATIKAN DAN MELINDUNGI HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT BESERTA HAK-HAK TRADISIONALNYA BUMI DAN AIR BESERTA ISI YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA SEBAGAI WARISAN NENEK MOYANGNYA AGAR TIDAK DIRAMPAS ATAU DIAKUI OLEH NEGARA ATAU SIAPAPUN, PERBUATAN SEMACAM INI MELANGGAR DEKLARASI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA PASCAL 25 DAN 26 TENTANG KONVENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN MELANGGAR KONVENSI ILO NO. 169 TAHUN 1989 TENTANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PERBUATAN SEMACAM INILAH YANG MENIMBULKAN DAMPAK MUNCULNYA TERIAKAN ANAK-ANAK BANGSA MINTA MERDEKA KELUAR DARI NKRI SEPERTI PAPUA, PAPUA BARAT, ACEH, MALUKU DAN LAIN-LAIN YANG SELANJUTNYA DILAWAN OLEH LETUSAN SENJATA ANAK BANGSA YANG TIDAK BERDAYA, GUGUR, PENUH PENASARAN.

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH HARUS SEGERA MENCABUT UUD OTONOMI DAERAH KARENA UU INI DINILAI SEBAGAI UUD PELINDUNG KEJAHATAN SARAT KKN, SUAP, POLITIK UANG DAN KERUSUHAN SETIAP PELAKSANAAN ACARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH, PROVINSI KAB/KOTA, DIMINTA KEPADA PRESIDEN SBY AGAR DALAM PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NO. 15 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA PELAKSANAANNYA SANGAT BERBELIT-BELIT TERUTAMA PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS RI, KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN NAKERTRANS DAN KEMENTERIAN LAINNYA, FSBDSI TELAH MENGAJUKAN USULAN BANTUAN DANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PERUMAHAN LAYAK HUNI UNTUK ANGGOTANYA 151 KAB/KOTA JUMLAH ANGGOTA 2.746.991 ORANG SEJAK BULAN APRIL 2010 SAMPAI HARI INI MASIH DIPUTAR-PUTAR SANGAT DIPERSULIT PELAKUNYA ESSELON 1, 2 DAN 3 OLEH KARENA ITU APARAT PELAYAN PUBLIK HARUS DITATAR KESADARAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA SESUAI SUMPAH JABATANNYA .

 

SISTEM KERJA AUTSHORCHING (KERJA WAKTU TERTENTU) LANJUTKAN DENGAN UPAH US.$ 30/JAM DARIPADA KELUAR NEGERI AKAN LEBIH BAIK DENGAN SISTEM KERJA OUTSHORCHING INDONESIA DENGAN UPAH US.$ 30/JAM KAUM BURUH/PEKERJA INDONESIA DAPAT MENINGKATKAN KESEJAHTERAANNYA DENGAN UPAH MINIMUM US.$ 30/JAM AUTSHORCHING LANJUTKAN

 

DEMIKIAN SAMBUTAN INI SAYA SAMPAIKAN, ATAS PERHATIAN SEMUA PIHAK KAMI UCAPKAN TERIMAKASIH SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA MEMBERIKAN KESADARAN KEPADA KITA SEMUA  PADA HARI ULANGTAHUN BURUH SEDUNIA HARI INI UNTUK TETAP BERSATU DALAM MEMBANGUN BANGSA DALAM TUBUH NKRI YANG KITA CINTAI INI, AMIN. TERIMAKASIH.

 

Jakarta, 1 Mei 2012

MAJELIS PERMUSYAWARATAN BURUH NASIONAL

KONFEDERASI SERIKAT BURUH DEMOKRASI

SELURUH INDONESIA

(MPBN-K.SBDSI)

PRESIDEN

TTD

 

 

(PROF.DR.ABDUL AZIS RIAMBO.SH,MBA,PhD,PsD,LMD)

Dipublikasi di Uncategorized

Lulus Kuliah Masih Nganggur? Nih, Ada Program dari Cak Imin

Suhendra – detikfinance 
Kamis, 05/07/2012 15:00 WIB

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar membuka kesempatan bagi 1.300 lulusan sarjana baru (fresh graduate) untuk menjadi Tenaga Kerja Sarjana (TKS) ke berbagai daerah.

Para fresh graduate ini akan mendampingi para pencari pekerja dan pembinaan usaha di daerah. Mereka akan mendapat honor sebagai kompensasi pekerjaannya.

Jumlah TKS ditempatkan pada setiap provinsi, bervariasi antara 20 sampai 60 orang dan setiap TKS wajib membina 1-2 kelompok yang beranggotakan 10 orang. Sasaran pendampingan diprioritaskan bagi para pencari kerja usia muda serta masyarakat di perkotaan dan pedesaan yang merupakan kantong TKI.

“Para sarjana itu bertugas untuk menggerakkan, melatih dan mendampingi masyarakat dan para pencari kerja dalam mencari dan menciptakan kesempatan kerja baru sehingga dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan di perkotaan dan pedesaan,” kata Muhaimin yang biasa disapa Cak Imin, Kamis (5/7/2012)

Ia menambahkan sarjana pendamping ini bertujuan mendayagunakan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang dimilki para sarjana untuk melaksanakan program pemberdayaan yang langsung menyentuh masyarakat, kata Muhaimin.

Menurut Muhaimin merupakan lulusan perguruan tinggi yang belum memiliki pekerjaan tetap, namun berminat mengabdikan dirinya secara sukarela untuk membantu masyarakat. Mereka menjadi motivator, fasilitator, innovator, komunikator dan dinamisator bagi kelompok masyarakat yang didampinginya.

“Dalam melaksanakan tugasnya, para sarjana pendamping itu harus mampu mempersiapkan program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, peningkatan” kesejahteraan dan pengembangan usaha ekonomi produktif, padat karya, teknologi tepat guna dan kewirausahaan,” kata Muhaimin.

Jenis-jenis pelatihan wirausaha yang dilakukan meliputi budidaya ayam, sapi dan kambing, usaha konveksi, menjahit dan border serta pengolahan hasil pangan dan pertanian. Selain itu ada juga pelatihan tata rias pengantin. tata boga, bengkel motor, sablon dan percetakan, pengelasan, konstruksi skala kecil, dll

Selama menjalankan tugasnya, para sarjana pendamping itu, berhak menerima tunjangan biaya hidup, menerima jaminan asuransi jaminan kesehatan selama penugasan dan menerima bantuan biaya operasional untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

(hen/dru)

Share:

Baca Juga

Dipublikasi di Uncategorized

NKRI LANGGAR DEKLARASI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

Hak-hak masyarakat adat yang menyatakan, bahwa masyarakat adat mempunyai hak untuk menjaga dan memperkuat hubungan Spiritual

Masyarakat Adat

Masyarakat Adat

Mereka Yang Khas Dengan Tanah, Wilayah Perairan, Dan Laut Serta Sumber Daya lain yang dimiliki diduduki dan digunakan secara turun temurun untuk meneruskan tanggung jawab mereka kepada generasi berikutnya Diadopsi Oleh Resolusi Sidang Umum PBB No 61/295 Pasal 25 Tanggal 13 September 2007
.
Wilayah menjadi basis sebagian besar strategi perekonomian dan mata pencaharian masyarakat adat, lembaga adat, kelangsungan spiritual dan identitas budaya yang khas dengan demikian, hilangnya tanah nenek moyang akan mengancam kehidupan mereka sebagai masyarakat adat, oleh karena itu harus dipahami ketika konvensi berbicara tentang tanah maka konsep itu akan mencakup seluruh wilayah yang mereka gunakan, termasuk hutan, sungai, laut, gunung, pantai, permukaan tanah, serta kekayaan terkandung didalam tanah.
“Masyarakat adat berteriak” dunia menjawab Hai NKRI Engkau Anggotaku, Engkau Penjajah, Engkau Perampok, Engkau Telah Membohongi Dunia. Segera kembalikan hak-hak masyarakat adat tanpa syarat apapun dan dalih apapun yang engkau NKRI kuasai dan rampok dengan alasan untuk sebesar besar kemakmuran Rakyat. Rakyatmu saat ini 117.000 .000. dalam keadaan miskin sengsara tertindas karena ulahmu NKRI. Termasuk Hutan, Sungai, Laut, Gunung, Pantai, Permukaan Tanah, Serta Kekayaan Terkandung Didalam Tanah. Hai NKRI bila kamu tidak patut perintah Dunia Rudal kepala Nuklir dari PBB akan segera datang mengantarmu NKRI ke neraka.
Berdasarkan konvensi ILO 169 pasal 14 ayat 1 menyatakan hak milik dan penguasaan oleh masyarakat adat atas tanah yang mereka diami secara tradisonal harus diakui. Selain itu, perlu ditempuh langkah langkah yang sesuai untuk melindungi hak masyarakat yang bersangkutan untuk menggunakan tanah yang tidak secara tegas mereka diami, tetapi secara tradisional telah diakses untuk kegiatan pemenuhan kebutuhan hidup mereka secara tradisonal. Dalam hubungan ini, perhatian khusus juga perlu diberikan masyarakat penegmbara dan peladang yang selalu berpindah pindah. Ayat 2 menyatakan pemerintah perlu menempuh berbagai langkah untuk mengetahui tanah tanah tradisional yang didiami oleh masyarakat yang bersangkuta, dan untuk menjamin perlindungan efektif atas hak milik dan pengusaanya. Ayat 3 perlu ditetapkan tata cara yang memadai dalam sistem hukum Nasional untuk mencari solusi atas tuntutan tanah oleh masyarakat yang bersangkutan.
Pada pasal 17 Konvensi ILO 169 ayat 1 menjamin adanya prosedur yang ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan atas terjadinya pengalihan tanah diantara anggota masyarakat. Ayat 2 mereka yang tidak termasuk dalam masyrakat ini harus di cegah untuk memanfaatkan kebiasaan atau ketidak tahuan masyarakat adat tentang hukum untuk menjamin pemilikan, pengusaaan atau pengguna tanah yang menjadi hak mereka. Dalam pasal 18 konvensi ILO 169 menyatakan bahwa sanksi yang memadai perlu ditetapkan dalam undang undang untuk penyerobotan atau penggunaan tanah masyarakat yang bersangkutan, dan pemerintah harus menempuh langkah langkah untuk mencegah pelanggaran pelanggaran tersebut. Dan pada pasal 19 konvensi ILO 169 program agrarian nasional harus diberlakukan untuk menjamin masyarakat yang bersangkutan diperlakukan secara sama seperti apa yang diberikan kepada sektor sektor lain dari penduduk sehubungan dengan penyediaan tanah secara lebih banyak kepada masyarakat bila mereka tidak memiliki luas lahan yang diperlukan untuk penyediaan kebutuhan utama yang wajar, termasuk untuk mencadangkan kemungkinan pertambahan jumalah anggota.
Pasal 46 ayat 1 tidak ada satu ketentuanpun dalam Deklarasi ini yang bisa di tafsirkan menyisaratkan adanya hak Negara, kelompok atau orang untuk terlibat dalam setiap kegiatan atau untuk melakuan suatu kegiatan yang bertentangan dengan Piagam perserikatan Bangsa-bangsa.

Dipublikasi di Uncategorized

Ikuti Buruh Batam & Freeport, Buruh se-Jabodetabek akan Mogok Massal

Berita dari Detik.com
Jumat, 25/11/2011 15:59 WIB

Jakarta – Ribuan buruh se-Jabodetabek menyatakan dukungannya kepada sesama buruh yang menuntut upah layak di Batam dan Freeport. Melalui para ketua serikat buruh, ribuan pekerja tersebut menyatakan akan melakukan aksi serupa dengan menggelar demo besar-besaran dan mogok massal.

Hal tersebut disampaikan 20 organisasi buruh se-Jabodetabek di kantor Kontras, Jl Borobudur 14, Menteng Jakarta Pusat, Jumat (25/11/2011).

“Kami akan mengerahkan massa 28 November nanti di Jakarta. Aksi ini serentak dengan di daerah-daerah yang terinspirasi perjuangan buruh di Batam dan Freeport. Kami mendukung perjuangan upah layak untuk kesejahteraan buruh,“ kata salah satu ketua serikat buruh, Sultoni.

“Kami akan mulai mempersiapkan dengan melakukan aksi pemogokan kawasan, blokir jalan, dan menduduki kantor pemerintah,“ imbuh Sultoni.

Menurut para buruh, tuntutan pekerja untuk memperbaiki upah dianggap wajar. Hanya saja, informasi ke masyarakat menjadi simpang siur dan selalu menempatkan buruh sebagai kambing hitam.

“Tuntutan upah layak tidak seberapa dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh pengusaha. Tuntutan kami sudah sesuai dengan kebutuhan real buruh,“ tukas para buruh.

Catatan para organisasi buruh, mereka masih menolak ketetapan upah murah di berbagai daerah seperti Cimahi sebesar Rp 1.209.000, Jakarta (Rp 1.529.150), Bekasi (Rp 1.491.866), Semarang (Rp 961.323), dan Bandung (Rp 1.271.625).

(Ari/nwk)

Dipublikasi di Uncategorized